Atasi hambatan pencatatan kematian, ini imbauan Kemendagri bagi Kadis Dukcapil

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Wahyu T. Rahmawati

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA. Satu diantara pencatatan yang masih lemah pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)  adalah pencatatan kematian. Dibandingkan dengan pencatatan kelahiran yang sudah penuh inovasinya, pencatatan kematian masih jauh tertinggal. Pencatatan akta kematian berdasarkan yang dilaporkan masyarakat.

Selain mendorong instrumen Buku Pokok Pemakaman (BPP), Dirjen Dukcapil  Kementerian Dalam Kampung (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh  menodong para Kepala Dinas Dukcapil berkomunikasi secara intensif dengan petugas pemakaman atau melalui berbagai sarana jalan sosial.  

“Coba dibuat gawai yang lain, misalnya komunikasi Biro Dukcapil dengan para penjaga makam. Dibuat forum komunikasi penjaga makam. Berkawanlah seluruh Kadisdukcapil dengan para penjaga makam. Buat grup whatsapp atau telegram. Kesannya lucu tapi ini akan efektif, ” ungkap Zudan dalam siaran pers, Minggu (27/9).

Dia mengatakan, kalau perlu pemda menganggarkan untuk beli HP bagi petugas pemakaman. Sehingga di setiap kali ada yang meninggal, petugas pemakaman bisa langsung lapor ke Dinas Dukcapil.  

Baca Juga: Lampaui target RPJMN, cakupan akta berdiri nasional capai 92, 85%

Zudan mengatakan, pencatatan  kematian yang akurat berguna untuk pelaksanaan sistem jaminan kesejahteraan, pilkada, dan lainnya. Dengan pencatatan janji yang akurat, maka tidak tersedia lagi kejadian seperti seseorang yang sudah meninggal dunia masih menerima bantuan sosial, bahkan ikut terdata dalam DPT.   “Karena tersebut perlu didorong dengan mewajibkan bupati membuat BPP, ” kata dia.

Guna mendorong pelaporan pencatatan maut, Zudan memberi contoh pada agenda Anak Lahir Langsung Dapat Akta . Pada program tersebut, Dukcapil bekerja sama dengan para bidan desa dalam pelaksanaannya.   “Kita tidak pernah terpikir dengan lahir dapat akta, tapi diawali bersama para bidan ternyata bisa. Kemudian kerja sama ditingkatkan dengan puskesmas dan rumah sakit, ” ujar dia.

Sesuai Renstra Kemendagri, target cakupan akta mair adalah sebesar 20%.   “Esensinya adalah Dukcapil mendorong pencatatan maut yang dibuat rapi. Saya membakar rekan-rekan di Direktorat Pencatatan Sipil (Capil) secara agresif memonitor yang disebut BPP. Ini untuk merapikan membuat akurat database kependudukan, ” kata Zudan dalam siaran pers yang diterima Kontan. co. id pada Minggu (27/9).

Perlu juga disebutnya ada surat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia tentang pencatatan kematian utamanya pada monitoring BPP.   Zudan menyadari pemerintah daerah biasanya berdalih tidak punya SKPD yang menangani soal itu.

Baca Juga: Ada keluhan masyarakat soal layanan kependudukan, ini yang dilakukan Kemendagri

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Pertolongan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berisi dan bermanfaat.

Jadi ungkapan terimakasih atas perhatian Kamu, tersedia voucer gratis senilai sumbangan yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL

gong9deng –>