Had September, realisasi PBB-P2 DKI Jakarta capai Rp 6, 9 triliun

Had September, realisasi PBB-P2 DKI Jakarta capai Rp 6, 9 triliun

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA . Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengucapkan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada periode Januari-September sudah menyentuh Rp 6, 9 triliun.

“Hingga tanggal 30 September 2020, bukti penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta menyentuh angka Rp 6, 9 triliun rupiah, atau surplus sekitar Rp 400 miliar dari era yang sama di tahun 2019, ” kata Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari, dalam keterangan tertulis yang diterima Langsung. co. id, Kamis (1/10).

Tsani bilang, capaian penerimaan tersebut diperoleh dari andil 556. 845 wajib pajak karakter dan 143. 611 wajib pajak badan yang secara agregat membayangkan presentase kepatuhan pembayaran PBB-P2 di tahun 2020 sebesar 67%.

Lebih lanjut, menghadapi pandemi virus corona, Bapenda DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Perolehan Daerah Nomor 2251 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun Pajak 2020.  

Baca Juga: DKI Jakarta mengejar target retribusi Rp 10 triliun di sisa tahun ini

Kebijakan ini merupakan bentuk afeksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada para warga dan pelaku bisnis di DKI Jakarta yang sedang mengalami kesulitan cashflow akibat terhentinya berbagai aktivitas bisnis selama era pandemi virus corona.

Tsani menambahkan, kebijakan ini memberikan kemudahan pembalasan PBB-P2 karena wajib pajak dikasih kesempatan untuk melunasi pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober tanpa dipakai sanksi administrasi, atau melunasi dengan bertahap kewajiban pembayaran PBB-P2 yaitu sebesar sekurang-kurangnya sepertiga pokok PBB-P2 terutang paling lambat 31 Oktober 2020, sepertiga pokok PBB-P2 terutang berikutnya di bulan sebelum 30 November 2020 dan sepertiga pokok PBB-P2 sisanya sebelum 15 Desember 2020 tanpa dikenakan sanksi denda administrasi.

Namun demikian, kebijakan itu hanya berlaku untuk ketetapan PBB tahun pajak 2020 saja sebagai bagian dari edukasi kepatuhan para-para wajib pajak agar tetap menutup pembayaran pajak sebagai bentuk kegiatan warga negara sesuai ketentuan dengan berlaku.

“Ke depan Bapenda DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan kebijakan relaksasi kecuali terdapat hal-hal yang sifatnya force majour atau situasi darurat sesuai ketentuan undang-undang, sebab prinsipnya pajak adalah kewajiban dengan harus ditunaikan, ” pungkas Tsani.

 

 

gong2deng –>

Editor: Anna Suci Perwitasari