Pembaruan Keuangan

Sumber: Harian LANGSUNG | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN. CO. ID semrawut Lagi Otoritas Jasa Keuangan alias OJK mendapat sorotan. Ini lantaran pemerintah berencana membuat peraturan pengganti undang-undang alias Perppu untuk merevisi beleid yang terpaut stabilitas sistem keuangan.

Jika ini tujuannya, jelas Perppu ini menyoal peran-peran lembaga, serta kementerian yang terkait tugas utamanya menjaga stabilitas sistem keuangan. Mereka adalah Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengikuti Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS.

Banyak spekulasi yang beredar mengenai rencana ini. Yang hot adalah informasi keinginan Presiden Joko Widodo untuk mereformasi OJK dan BI dengan berbagi beban pengaturan sekaligus penjagaan atas industri keuangan dan rekan modal.

Memikul tanggung jawab besar, OJK yang berdiri di 2013 diharapkan bisa menjawab masalah akan integrasi sistem pengawasan dan pengaturan dianggap gagal melakukan tugasnya. Indikator penilaian adalah persoalan di industri di bawah OJK tak tuntas, meski sejatinya itu kasus lama. Banyak kasus-kasus keuangan, seperti asuransi, manajer investasi, sekuritas, multifinance, hingga perbankan meleduk bersamaan. Sialnya, ini bersamaan dengan ancaman krisis akibat pandemi yang membutuhkan konsentrasi bertambah. Bulan Maret dan April menjadi periode mendebarkan lantaran sektor keuangan khususnya beberapa bank-bank diuji staminanya.

Lembaga yang terkait stabilitas pola keuangan memilih berlindung di patokan masing-masing. Ini pula yang mewujudkan Presiden murka, apalagi selama itu laporan yang sampai kondisi zona keuangan baik-baik saja.

Reformasi daerah keuangan dan pasar modal benar dan boleh saja. Apalagi kalau tujuannya memperkuat stabilitas sistem keuangan. Saat pandemi seperti sekarang, kita dihadapkan pengalaman bersejarah yang memeriksa kemampuan untuk lolos dan oleh sebab itu pemenang. Di sinilah peran pemerintah diiuji.

Reformasi OJK, LPS, BI dan Kemkeu jelas pekerjaan gede, apalagi jika menyangkut pemindahan kegiatan dan tugas sektor keuangan. Bila terburu-buru, justru membahayakan. Pengalaman dalam banyak negara atas bongkar perangkat pengawasan dan pengaturan bisa menjelma pelajaran. Tak bisa dilakukan lekas, tanpa persiapan matang.

Apalagi, kalau persoalan sejatinya bukan di institusi, tapi soal cakupan kewenangan ataupun ketidakcakapan pimpinan mengendalikan dan menyelesaikan persoalan.

Penulis: Titis Nurdiana

Managing Editor


–> Video Pilihan gong9deng –>
Otoritas Jasa Keuangan

gong9deng –>